Special Show - KPPOD , Cerdaskan kita yang ingin membuka usaha dagang perijinan bersama Iqbal,Titis dan Yudha Prawira - Senin 14 Maret 2016

Dalam Special Show  KBR pagi ini , hadirkan  KPPOD ,cerdaskan kita yang ingin membuka usaha dagang , bahasan membicarakan tentang perijinan, Dari Komite Pengembangan Pelaksanaan Otonomi daerah KPPOD Iqbal, Titis, Judha Prawira melakukan advokasi melalui proses riset. Bagaimana perijinan disederhanakan untukmempermudah masyarakat yang memerlukan. Perijinan dilakukan satu pintu satu atap. Dengan interfensi di Pusat hambatan didaerah dapat disederhanakan. Penyederhanaan ijin dengan menggabungkan beberapa diantaranya. Mau bertanya tentang ijin usaha ? Silahkan hubungi 08001403131 atau 0812 118 8181.

Dengan menggabungkan SIUP kemudian menghapus ijin gangguan, karena dapat berbenturan dengan ijin lingkungan. Ijin lingkungan ini lah yg harus dilengkapi dengan dokumen. Misalnya persyaratan persetujuan tetangga, ini bisa menghamba proses perijinan.

Dari 189 negara, Thailand diposisi 86, Singapura diposisi teratas, Indonesia dimana ya ? dalam menghadapi MEA hal perijinan ini tentu akan ssangat berpengaruh. Daerah masih mengacu pada peraturan Internasional. Dengan  57 Ijin, dan 37 Peraturan Menteri, Permen ini yang  membebani. Bila ingin daerah tumbuh maka sederhanakan persyaratannya.

Bagaimana dengan Msyarakat Adat? Disetiap daerah memiliki peraturan daerah masing masing. Pemda menempatkan Massyarakat Adat tidak dibawah pengusaha. Dengan Tata ruang jelas, dengan ijin yang jelas Pemda dapat mengaturnya. Bila dinyatakan untuk pariwisata, gunakan sesuai ijinnya. Berdasar penelitian ada 5 rekomendasi dan regulasi , diantaranya penggabungan surat ijin, menghapus ijin gangguan, menyederhanakan ijin mendirikan bangunan.

Semoga persyaratan melalui perijinan dan peraturan tidak menyulitkan. Hilangkan celah korupsi melalui perijinan dan peraturan yang berbelit dan beragam. Seluruh perijinan Daerah dapat disederhanakan bagi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.