Special Show - Senin 28 September 2015

01403131 ini layanan bebas pulsa

01403131 ini layanan bebas pulsa

Pagi ini Special Show bersama KBR 68H membahas Merajut Komunikasi dan Merawat Damai di Papua” dengan focus menyelesaikan berbagai konflik di Papua melalui komunikasi positif. 

Diharapkan akan semakin meningkatnya sikap saling percaya antar masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka memantapkan harmoni kehidupan masyarakat sebagai modal yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan Papua dan Papua Barat dalam wadah NKRI.  

Selama ini telah berjalan kebijakan melalui peraturan dalam menyelesaikan masalah Papua secara komprehensif adil dan bermartabat

Tujuan jangka panjang dari berbagai kebijakan strategis tersebut adalah di samping untuk menjaga keutuhan NKRI, juga untuk mengejar ketertinggalan Papua dari daerah lain dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan.

UU Otsus Bagi Provinsi Papua kini sudah berusia 14 tahun. Banyak hal yang sudah dicapai, meskipun banyak juga hal-hal yang masih perlu adanya peningkatan.  Membangun Papua perlu didukung oleh situasi yang aman dan kondusif. Konflik yang kadang terjadi bukan saja dapat menimbulkan korban jiwa, tetapi juga hasil-hasil pembangunan fisik dapat hancur berantakan. Untuk memperbaikinya diperlukan kost yang tidak sedikit. Namun demikian yang sangat perlu diperhatikan dan mendapat atensi serius adalah bahwa konflik itu dapat menumbuhkan benih-benih sakit hati dan bahkan dendam. Jika tidak diselesaikan secara tuntas melalui rekonsiliasi, maka konflik sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Kasus Paniai, Yahukimo dan Tolikara merupakan kasus konflik yang berbeda-beda, namun jika ditelusuri kemungkinan akan ditemukan benang merahnya, apa yang menjadi penyebab secara mendasar.

Diharapkan  acara ini mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang Pengelolaan Papua di bidang politik, hukum dan keamanan, serta untuk memberikan informasi secara proporsional tentang sejumlah kasus konflik di Papua. Berdasarkan  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, nomor: Per- 367/ Menko/ Polhukam/ 10/ 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan , juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Nomor 10 Tahun 2015, tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Desk Otonomi Khusus Kemenko Polhukam.

Pemerintah daerah menilai program pusat masih kurang baik, sehingga masyarakat merasa masih kurang perhatian, demikianlah respon pendengaryang berinteraksi pagi ini mewakili suara Papua. 

Bila ingin menyampaikan sesuatu, hubungi situs www.polkam.co.id  ada pelayanan informasi,pelayanan publik serta pelayanan barang dan jasa.Atau layanan bebas pulsa di 08001403131