Special Show - Senin 7 September 2015

Special Show - Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama Drs Binar Ginting MM

Melalui Keputusan Presiden no. 11 tahun 2015 Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah telah berubah  dengan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 43/2015, yang memuat mengenai organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri. Terjadi perubahan di Direktorat yang ada yang terdiri dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah dan Direktorat Sinkroniisasi Urusan Pemerintahan Daerah I s.d IV, atas keputusan ini. Perubahan ini merupakan konsekwensi logis dari hadirnya UU No 23/2014.

Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah mensukseskan program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Jokowi , yaitu program Nawacita .  Nawacita akan mengawal Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sehat

UU no 23/2014 telah memberikan amanat secara lebih terukur terkait dengan pembangunan daerah.  Perubahan penting inilah yang jadi bahasan kehadiran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga mempersuasi pemahaman baik ditingkat kementrian dan lembaga, ataupun pada pemerintah.

Menurut Direktur SUPD IV Kementrian Dalam Negeri,Drs Binar Ginting MM menyatakan bahwa dalam menghadapi pelaksanann UU 23/2014 ada daerah yang siap melaksanakan secara penuh namun ada juga daerah yang enggan terhadap peralihan kewenangan ini. Misalnya Pemkot Surabaya dan Kediri, keengganan untuk pemindahan kewenangan  ke propinsi Jawa timur karena adanya kekhawatiran menurunnya kwalitas . Karenanya diperlukan pendekatan  antara kota dan propinsi yang akan menjamin kualitas belajar mengajar pada sekolah sekolah akan menjadi lebih baik.

Terkait dengan belanja pemerintah bagi Gaji  di Pendidikan Menengah, ternyata ada Dana Alokasi Umum didaerah,yang diperuntukan  untuk gaji, namun dipergunakan untuk BOS. Menghadapi ini perlu diluruskan saat pemindahan kewenangan dari kabupaten/ kota ke Propinsi

Itu terkait urusan pendidikan, sementara untuk urusan tenaga kerja, ternyata 1.716  tenaga fungsional pengawas ketenaga kerjaan  yang mengawasi 230 ribu tenaga kerja. Ini masih kurang, perlu 2 ribu tenaga kerja  fungsional  pengawas tenaga kerja. Nah hal inilah yang harus dilakukan daerah, yaitu segera melakukan penyiapan  tenaga kerja tersebut.

Dengan rendahnya angka tenaga kerja  fungsional pengawas tenaga kerja, maka  masalah yang dihadapi adalah rendahnya tunjangan bagi tenaga fungsional terkait dengan kemampuan daerah. Ini akibat  ketidak seragaman dalam pemberian tunjangan. Begitu pula keberadaan tenaga fungsional sangat terbatas untuk difokuskan didaerah. Nah ini menjadi prioritas  Direktorat  untuk meningkatkan jumlah tenaga fungsional pengawas tenaga kerja daerah. Simak selengkapnya di www.radiodfm.com