Special Show Rabu 9 September 2015

Special Show - Drs Binar Ginting MM Direktur Ditjen Bina Pembangunan Daerah IV

Bersama Direktur SUPD IV Kementrian Dalam Negeri,kita masih akan menyimak banyak hal terkait pembangunan daerah, yang kini menghadapi hal baru terkait UU23/2014. 

Seperti yang kita ketahui, melalui Keputusan Presiden no. 11 tahun 2015 Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah telah berubah  dengan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 43/2015, yang memuat mengenai organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri. Dengan adanya keputusan ini Direktorat yang ada yang terdiri dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah dan Direktorat Sinkroniisasi Urusan Pemerintahan Daerah I s.d IV. Perubahan ini merupakan konsekwensi logis dari hadirnya UU No 23/2014.

UU no 23/2014 telah memberikan amanat secara lebih terukur terkait dengan pembangunan daerah.  Perubahan penting inilah yang jadi bahasan kehadiran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga mempersuasi pemahaman baik ditingkat kementrian dan lembaga, ataupun pada pemerintah.

Dalam Hal Ketenaga kerjaan, untuk mengatasi permasalahan yang muncul , bersama Bappenas dan Kementrian Tenaga Kerja, dibuat kebijakan khusus , dengan melakukan pemetaan urusan dan permasalahan terhadap pelaksanaan urusan serta penyusunan NSPK, yang harus dipersiapkan secara lengkap.

Pelaksanaan review terhadap SPM masing2 urusan berdasarkan pelaksanaan di daerah saat ini, sehingga keseluruhan target  pemerintah secara Nasional dapat tercapai.

Melakukan penelitian terhadap pengaturan urusan yang sudah tercantuk dalam PP 38 yang sudah tak berlaku lagi, karena ternyata belum selesai diatur. Perlu dilaksanakan perbaikan terhadap hal ini dengan perbaikan dalam bentuk peraturan peraturan pelaksanaan dari UU23/2014 tersebut

Yang jelas pelayanan kepada masyarakat akan terus berlanjut apapun pergeseran kewenangan yang terjadi. Itu sebabnya hadir direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kemendagri. Hal hal semacam ini akan terus diperjuangkan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV dalam mewujudkan program Nawa Cita. Simak selengkapnya di www.radiodfm.com