Special Show - Jumat 4 September 2015

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri - Drs Binar Ginting MM

Sesuai dengan pencanangan Program Nawacita, dimana pemerintah selalu hadir dalam tata kelola pemerintahan yang bersih efektif demokratis dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah maka pagi ini berlanjut bahasan tersebut bersama Drs Binar Ginting MM  Direktur Sinkronisiasi Urusan Pemerintah Daerah IV Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Lemendagri.

Direktorat Sinksonisasi Urusan Pemerintahahan Faerah IV adalah institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sinkronisasi yang harus bekerja sama dengat Bappenas, Kementrian Keuangan dan Kementrian / Lembaga Teknis. Saat ini telah pula dilaksanakan kemunikasi dengan para direktur di Lingkungan Bappenas , terkait dengan Urusan Pemerintahan Daerah IV. Terciptalaha kesepahaman mengenai langkah yang harus dilaksanakan bersama antara  Kementrian Dalam Negeri dengan Bappenas. Selanjutnya Kementrian dan lembaga terkait denganurusan pemerintahan daerah IV akan duduk  bersama dalam rangka percepatan pelaksanaan UU23/2014

Pelaksanaan proses Transisi harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun Inilah yang penting untuk diperhatikan Direktorat Jendral SUPD IV. Pengadaan sekolah baru misdalnya, ada daerah yang membutuhkan gedung baru, perlunya pembebasan lahan.Bila hal ini di Kabupaten/kota maka u5rusannya dipindahkan dari Kabupaten/kota ke Propinsi, yang mana artinya adalah urusan P3D (personel, Pendanaan sarana dan prasarana dan dokumen, dipindahkan dari kewenangan kabupaten /kota menjadi kewenangan provinsi

Program ini tidak dilaksanakan di kabupaten , Inilah yang harus ditangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV. Demikian juga dengan gaji guru 2016 yang seharusnya dianggarkan kabupaten/kota, menjadi tidak dianggarkan karena tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota. Hal ini bukan hanya dalam urusan pendidikan melainkan juga dalam urusan urusan yang lain. Simak selengkapnya di www.radiodfm.com