Special Show - Jumat 11 September 2015

Special Show - Drs Binar Ginting , Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah mensukseskan program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Jokowi , yaitu program Nawacita . Bagaimana Nawacita akan mengawal Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sehat dengan diawali terciptanya sinkronisasi urusan daerah

Melalui Keputusan Presiden no. 11 tahun 2015 Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah telah berubah  dengan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 43/2015, yang memuat mengenai organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri. Dengan adanya keputusan ini Direktorat yang ada yang terdiri dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah dan Direktorat Sinkroniisasi Urusan Pemerintahan Daerah I s.d IV. Perubahan ini merupakan konsekwensi logis dari hadirnya UU No 23/2014.

UU no 23/2014 telah memberikan amanat secara lebih terukur terkait dengan pembangunan daerah.  Perubahan penting inilah yang jadi bahasan kehadiran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga mempersuasi pemahaman baik ditingkat kementrian dan lembaga, ataupun pada pemerintah.

Bagaimana agar Pemerintahan tidak absen dalam membuat tata kelola ? Bagaimana Pemerintah Membangun Indonesia dari Pinggiran ? Inilah yang menjadi prioritas dalam membangun dan membina daerah, sesuai dengan UU/23 tahun 2014

Perubahan penting yang dilakukan selain membina perencanaan daerah adalah membina urusan Pemda, sehingga dilegasikanlah pada 4 bagian agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi baik dalam urusan Pendidikan, Ketenaga Kerjaan, Transmigrasi, Keluarga Berencana, Kearsipan dll.

Seperti SPM yang dibuat Kementrian perlu memperhatikan kemampuan Pemerintah daerah sehingga menjadi realistis dilaksanakan di daerah. Disinilah Perlunya ada Direktorat sinkronisasi yang menciptakan keselarasan dalam urusan dasar, sehingga dapat berlangsung baik dari pemerintah pusat kota sampai ke Daerah. Nah menjadi krusial urusan yang semula diurus Kabupaten kini dilimpahkan ke Propinsi. Misalnya pendidikan menengah, yg awanya diurus Kabupaten Kota, kini diurus Proppinsi. Simak selengkapnya di www.radiodfm.com