Special Show - Jumat 28 Agustus 2015

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bp Drs Binar Ginting

Banyak yang perlu kita ketahui terkait dengan pendidikan anak anak kita. Pagi ini Bp Binar Ginting selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda IV Kementrian Dalam Negri memberi pencerahan. Pertanyaan mengenai SD yang temboknya runtuh sehingga beberapa kelas tak lagi dapat digunakan. Ada juga yang atap banguan SMP runtuh, sebenarnya menjadi tanggung jawab siapakah perbaikan sekolah tersebut ?  Yanag jelas ini merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Namun akan dilihat apakah perbaikan ini perlu mendapat bantuan  dari pemerintah diatasnya, atau dengan mekanisme DAK misalnya Itu sebabnya pemerintah Kabupaten Kota diharapkan selalu memberikan informasi yang up to date  dalam keseluruhan urusan pendidikan sehingga dapat diatasi bersama Bappenas untuk program perbaikannya

Kerja sama dengan Provinsi untuk memantau sarana dan prasarana pendidikan, apakah perpustakaannya laboratoriumnya atau kelengkapan bukunya, juga perlu dilakukan  sehingga kedepan menjadi bahan dalam pelaksanaan program pembangunan dan fasilitasi di tahun ajaran berikutnya.

Sesuai dengan  UU No 23/2014  tentang  alih kewenangan serta pelaksanaan kewenangan, maka serah terima pendanaan , sarana dan prasarana serta dokumen P3D dilakukan paling lama 2 tahun Demikian juga penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan kepada  masyarakat luas dilaksanakan oleh pemerintahan yang saat ini mengelenggarakan urusan pemerintah tersebut.   Periyelenggaraan perizinan baik pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh tingkatan pemerintah sesuai UU 23/2014.

Sementara penyelesaian inventarisasi P3D ppaling lambat adalah 31 Maret 2016  tahun depan dan serah terima personel sarana dan persarana serta dokumen paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2016