Special Show - Senin 31 Agustus 2015

Ditjen Bina Pembangunan Daerah - Drs Binar Ginting Direktur Sinkronisasi Urusan Pemda IV

Special Show kali ini membahas bagaimana mensikapi garis pembangunan selaras dengan Nawacita, dengan perubahan dalam organisasi Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah

Melalui Keputusan Presiden no. 11 tahun 2015 Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah telah berubah  dengan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 43/2015, yang memuat mengenai organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri. Dengan adanya keputusan ini Direktorat yang ada yang terdiri dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah dan Direktorat Sinkroniisasi Urusan Pemerintahan Daerah I s.d IV. Perubahan ini merupakan konsekwensi logis dari hadirnya UU No 23/2014.

UU no 23/2014 telah memberikan amanat secara lebih terukur terkait dengan pembangunan daerah.  Perubahan penting inilah yang jadi bahasan kehadiran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga mempersuasi pemahaman baik ditingkat kementrian dan lembaga, ataupun pada pemerintah.

Drs Binar Ginting selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah daerah Iv menyatakan bvahwa perubahan yang terpenting adalah bahwa direktorat di lingkungan Jendral Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, selain membina perencanaan daerah , adalah membina urusan pemerintah daerah. Jumlah urusan yang ditangani cukup besar sehingga didelegasikan pada 4 direktorat.

Masalah yang muncul didaerah dilihat pada sinkronisasi Urusan Pemda, dan sinkronisasi serta harmonisasi pembvangunan daerah.

Disinilah Direktorat Sinkronisasi urusan pemerintah daerah IV bertanggung jawab dalam membina sinkronisasi urusan pendidikan, ketenaga kerjaan dan transmigrasi, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga pengebndelian penduduk, KB, kepemudaan Olah raga Perpustakaan dan Kearsipan.

Sebagaimana UU23/2014 , urusan apemerintahan dibagi 3 kelompok, yang bersifat absolut, konkuren dan urusan  pemerintahan umum. Kelompok 1 kewenangannya ditingkat pemerintah pusat, kelompok 2  ada yg dipusat ada pula yg menjadi kewenangan daerah, sementara kelompok 3 menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Simak selengkapnya di www.radiodfm.com