Special Show - Rabu 2 September 2015

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri - Drs Binar Ginting MM

Special Show Kemendagri kembali hadir , mencerahkan pemahaman kita mengenai Pembangunan daerah bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah daerah IV Drs Binar Ginting MM

Melalui Keputusan Presiden no. 11 tahun 2015 Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah telah berubah  dengan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 43/2015, yang memuat mengenai organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri. Dengan adanya keputusan ini Direktorat yang ada yang terdiri dari Direktorat Pembinaan Perencanaan Informasi Pembangunan Daerah dan Direktorat Sinkroniisasi Urusan Pemerintahan Daerah I s.d IV. Perubahan ini merupakan konsekwensi logis dari hadirnya UU No 23/2014.

UU no 23/2014 telah memberikan amanat secara lebih terukur terkait dengan pembangunan daerah.  Perubahan penting inilah yang jadi bahasan kehadiran Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sehingga mempersuasi pemahaman baik ditingkat kementrian dan lembaga, ataupun pada pemerintah.

Sesuai dengan UU23/2014 dimana Urusan Pemerintahan dibagi dalam 3 Kelompok besar yaitu yang bersifat Absolut, Konkuren dan Umum, Yang bersifat absolut ada 6 urusan, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama

Sementara yang bersifat konkuren ada 6 urusan yang bersifat wajib layanana dasar, 18 urusan non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan.  Untuk kelompok Umum adalah yang bersifat urusan pemerintah umum , dan merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, direktorat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SPM di daerah. Misalnya dalam 1 kelas yang menamplung 32 siswa, harus ada 32 bangku dan 32 buku bukan ? Sementara fakta banyak yang tidak seperti itu, sehingga perlu dilihat bagaimana pemerintah daerah memenuhi kebutuhan tersebut.

Karenanya dalam menentukan SPM dari masing-2 sektor sesuai dengan pertimbangan,dan memperhatikan kemampuan pemerintah daerah sehingga  SPM dapat realistis dan  terlaksana. Jadi sinkronisasi menciptakan keselarasan dalam proses pembangunan  dapat berjalan di masing masing tingkatan pemerintahan pusat sampai ke kabupaten kota.Simak selengkapnya di www.radiodfm.com