Special Show - Rabu 23 Desember 2015

KBR – Buruh Migran TKIS

Pekerja Migran UU 39 / 2004 tentang penempatan TKI di Luar Negeri melalui PT TKIS, badan hukum ini swasta bukan BUMN atau BUMD, tata kelola dan perlindungannya diberikan kepada swasta. Inilah yang juga menjadi sumbangan persoalan/masalah pekerja di Luar Negeri.

Bagaimana dengan pekerja migran di Malaysia yang tidur berjejer seperti jajaran ikan? Belum lagi yang mendapat perlakuan tak manusiawi sampai ke hukuman mati? Ini pentingnya segala sesuatunya ditangani pemerintah, bukan swasta. Ada yang ingin ditanyakan ? hubungi  021 0571036.  Atau 08001403131 bebaspulsa Acara ini dapat disimak melalui www.radiodfm.com

BNP2TKI harusnya memasukkan perspektif bahwa buruh migran mendapatkan pelayanan yang benar bukan sekedar formalitas. Basisnya sesuai dengan HAM dan konvensi buruh migran 1990.

Catatan resmi Web kementrian Ketenaga Kerjaan, tercatat  549 PT TKIS yang terdaftar resmi di Kementrian Ketenaga Kerjaan. Syaratnya dengan memberikan deposito sejumlah 500 Juta atas nama Mentri. Dana ini dicadangkan dan diasumsikan untuk kontribusi ganti rugi kepada buruh migran yang dirugikan, seperti misalnya gaji tidak dibayar. 

Sayang prosesnya sulit, perlu 2 tahun untuk mencairkannya. Konsep tata kelola usaha ini yang perlu mendapat perhatianm karena kalau hanya mampu menyerahkan 500 juta dan tak mendapat evaluasi kinerjanya. Belum lagi kalau kita bicara banyaknya PT abal abal yang tak terdaftar di kementrian ketenaga kerjaan.

Proses revisi UU 39/2004 ini sudah berlangsung bertahun tahun dan belum selesai. Isi UU 39 ini 80 % bicara soal penempatan , persoalan perlindungan terhadap buruh Migran justru kurang. Kasus pemalsuan dokumen masih saja terjadi, sementara ketika masuk ke persoalan tindak pidana, sangat menyulitkan. Kasus-2 terkait UU 39 tak dapat menjeratnya. Migran Care perlu membuat adanya pengawasan. Sehingga dapat membantu terwujudnya revisi UU 39 dengan lebih baik.

Tata kelola harus diubah paradigm , Negaralah yang harus mengelola Buruh Migran. Dinas Tenaga kerja Daerah dapat dioptimalkan. Sehingga masing-2 daerah memiliki tempat pembuatan paspor,pemeriksaan kesehatan dsb. Ini akan menjadi bagian yang sangat diperlukan BPN2TKI.