Special Show - 30 November 2015

 

KBR Pagi - Reposisi Peran Satpol PP dan Menyambut Pilkada Serentak Desember mendatang

Satpol PP menghadirkan Ir Ashadullah Direktur PP dan Kukuh Hadi Santosa Kepala Satpol Pamong Praja, berbagi penjelasan mengenai fungsi Satpol PP yang menyatakan bahwa perlindungan masyarakat menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satpol PP, dan dibentuk satpol PP untuk menyelenggarakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satpol PP dengan tugas dan satuannya adalah untuk memberikan penguatan. Sementara Kepala Pamong Praja Bp Kukuh menyatakan bahwa tugas Satpol PP adalah menjaga ketertiban umum masyarakat sesuai Perda 8/2007 dengan 8 tertib, diantaranya adalah dilarang berjualan di atas sungai diatas trotoar dan diatas saluran , barang siapa yang berjualan diatas nya dilarang. Termasuk mendirikan di tepian sungai. Jadi penertiban ini berdasarkan peraturan, bukan maunya Satpol PP.

Ingin bertanya ? hubungi  08121188181 dan 08001403131

Dibangunnya Rusun adalah untuk memfasilitas penertiban, sehingga keluarga yangrumahnya dibongkar tidak terlantar. Satpol PP telah mensosialisasikan segala sesuatunya berbulan bulan sebelum pembongkaran.

Terkait dengan PPNS dan Bintek serta Diklatmengenai hak asasi manusia, yang telah dilaksanakan di 5 profinsi, kedepan semoga banyak propinsi memperolehnya sehingga anggapan bahwa Satpol PP sangat arogan dan sewenang wenang tidak lagi terjadi.

Satpol PP harus tegas dalam menegakkan peraturan daerah, sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini.

Menghadapi persepsi masyarakat yang negatif terhadap Satpol PP, dengan mengiikut sertakan anggota Satpol dalam pelatihan dan pembinaan sehingga tahun akan dilaksanakan kepada 450 anggota Satpol PP . Bagaimana memberi solusi pada permasalahan yang ada. Tanah Abang misalnya, dengan menyediakan Blok D yang telah disediakan eskalator sampai ke tingkat 4, ada sajian lomba dangdutan dan dibantu modal melalui koperasi. Ini semua adalah untuk memberi solusi. Satpol PP juga diberi pemahaman intelejen yang mengetahui kondisi lapangan sebelum mengambil tindakan. Sehingga aturan dapat dilaksanakan dengan tegas.

Kemendagri mempersiapkan Satpol PP dalam menyambut Pilkada serentak di 269 Daerah dari 9 Propinsi 244 kabupaten dan 36 kota, dengan membuat surat edaran tertanggal 25 Mei 2015 tentang peningkatan kesiap siagaan dan keterlibatan Satpol PP dalam penyelenggaraaan dan pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah serentak.

Anggota Satpol PP diatas 60 ribu akan turun untuk mengamankan Pilkada sesuai pesan Kemendagri, yaitu dilarang cuti H-7 dan H+7 Pilkada. Anggota Satpol PP harus menjunjung tinggi langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, serta Anggota Satpol PP siap melaporkan segala bentuk kecurangan yang mengganggu kelancaran pilkada Serentak, tanpa tebang pilih, dan Anggota Satpol PP tidak berpihak dan tidak melaksanakan upaya apapun untuk memenangkan calon tertentu.

Keterlibatan Satpol PP dalam Pilkada menjelang saat dan setelahnya adalah dengan dasar Peraturan yaitu Satpol PP membantu Kepolisian daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban Pilkada, dan juga surat dari Mendagri 2005 tentang pedoman penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan Pilkada. Jadi Polisi PP ditempatkan untuk menjaga aset vital pemerintah spt kantor gubernur Walikota dll. Juga keterlibatan dalam Linmas dan perlindungan masyarakat serta penugasan Satpol PP dengan kesepakatan dengan KPU adanya 2 Satpol PP di TPS.

UUD 15 /2011 tentang Pemilu dimana Pemda wajib memberikan fasilitasi bantuan penyelenggaraan Pemilu selama ada permintaan dari Panwaslu Bawaslu. Sehingga Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bawaslu Panwaslu. Bagi PNS jangan mengenakan baju korpri ketika mendengarkan kampanye.

Seluruh aktifitas Satpol PP selalu terkoordinir dengan baik, apapun itu, selalu bersama Bawaslu dan Polri, tidak berjalan sendiri sendiri. Satpol PP pun tak diperkenankan memihak kontestan Pilkada.

Satpol PP akan melaporkan ke KPUD dan Panwaslu terhadap kecurangan apapun yang terjadi dalam Pilkada. Karena kewenangannya ditangan KPUD dan Bawaslu.